IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

  • L Wahyuni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai
Keywords: Implementasi Kebujakan, Pelayanan, KIA

Abstract

Melalui kebijakan KIA, Pemerintah Kota Dumai mengharapkan dengan  adanya program KIA ini mampu memberikan  kepastian  hukum  dan  jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Salah satu kebijakan pemerintah tentang kependudukan yaitu kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini  dilakukan  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai,  .  Penelitian  ini  fokus pada kebijakan program kartu identitas anak (KIA). Penelitian ini menggunakan jenis penelititan deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014:121) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu: Reduksi data, Penyajian  data, dan Penarikan   kesimpulan. Untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

References

Agustino, L.(2O16). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : ALFABETA.
Hardiyansyah (2O18).Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya).Yogyakarta: PENERBIT GAVAMEDIA.
Mulyadi, D.(2O18).Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung: ALFABETA.
Sugiyono.(2O18).MetodePenelitian Kualitatif.
Bandung: ALFABETA.
Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia
Winarno,B.(2O12).Kebijakan publik:teori, proses, dan studikasus.Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Peraturan Perundang-Undangan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2
Tahun2O16 Tentang Kartu Identitas Anak
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75
Tahun 2O16 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
Peraturan WalikotaBanjarmasin Nomor127
Tahun 2O16 Tentang Uraian TugasDinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Banjarmasin
Undang-Undang Nomor24 Tahun2O13
Tentang Administrasi Kependudukan
Jurnal :
Pradika,E.2O18.ImplementasiKebijakan Kartu
Identitas Anak(KIA) Di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Skripsi.Program Studi Ilmu PemerintahanSekolahTinggiPembanguna nMasyarakat Desa. Yogyakart

Syafutra,C.A.2O17.PelaksanaanKebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung.Skripsi.Program Hukum Administrasi Negar FakultasHukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
Published
2022-08-24
How to Cite
Wahyuni, L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 4(01), 48-51. Retrieved from https://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/86