Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenasi (PPID) Kabupaten Sambas

Abstrak

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin meningkat, khususnya dalam keterbukaan informasi keuangan. Namun, implementasinya masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses keterbukaan layanan informasi keuangan di PPID Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis induktif berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones (2006) yang mencakup aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dilaksanakan melalui mekanisme proaktif, yaitu penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), dan reaktif melalui permohonan informasi masyarakat. Pada aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi, mekanisme proaktif belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, lemahnya pengelolaan DIP, rendahnya respons perangkat daerah, serta belum konsistennya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, mekanisme reaktif relatif lebih baik karena memiliki alur pelayanan yang jelas dan mampu memenuhi permohonan informasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sentralisasi pelayanan, kesiapan basis data yang belum optimal, serta potensi subjektivitas dalam pemenuhan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi keuangan melalui mekanisme reaktif cenderung lebih baik dibandingkan mekanisme proaktif, meskipun keduanya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan kualitas pelayanan.