Analysis of Harkamtibmas Policy Implementation at the Sector Police Level in Indonesia’s Coastal Border Areas

Abstrak

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (Harkamtibmas) merupakan fungsi inti Kepolisian Nasional Indonesia, khususnya di tingkat kepolisian sektor (Polsek) sebagai garda terdepan kepolisian preventif. Namun, efektivitas implementasi Harkamtibmas menghadapi tantangan yang semakin meningkat menyusul pembatasan kewenangan investigasi di tingkat kepolisian sektor, terutama di daerah perbatasan pesisir yang bercirikan kerentanan geografis dan risiko kejahatan transnasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Harkamtibmas di Kepolisian Sektor Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan meneliti faktor-faktor yang membentuk efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala kelembagaan yang dihadapi dalam praktik. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi dan keterlibatan Masyarakat khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya keamanan preventif dan deteksi dini gangguan. Namun, keterbatasan sumber daya, tantangan teritorial, dan kewenangan investigasi yang terbatas secara signifikan menghambat kapasitas dan koordinasi respons, sehingga memengaruhi kepercayaan publik dan kepastian hukum yang dirasakan. Terlepas dari kendala-kendala ini, komitmen dan profesionalisme para pelaksana tetap kuat, memungkinkan mitigasi sebagian dari keterbatasan struktural. Studi ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan dan tata kelola keamanan dengan menunjukkan bagaimana pembatasan kewenangan beroperasi sebagai variabel struktural kritis yang memengaruhi efektivitas kepolisian preventif dalam konteks desentralisasi dan berisiko tinggi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya alokasi sumber daya yang proporsional, pengaturan kewenangan yang adaptif, dan mekanisme koordinasi yang diperkuat untuk meningkatkan implementasi Harkamtibmas di tingkat lokal.