Implementation Of Regional Financial Management Policy In Supporting The Vision And Mission Of The Regent Of Indramayu

Penulis

  • Harri Ramdhani BPS Kabupaten Cirebon
  • Moh Fathul Amri Master of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of August 17, 1945 (UNTAG) Cirebon
  • erna Master of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of August 17, 1945 (UNTAG) Cirebon
  • Zuki Kurniawan Master of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of August 17, 1945 (UNTAG) Cirebon

DOI:

https://doi.org/10.36917/japabis.v8i1.413

Kata Kunci:

KUA–PPAS, APBD, RPJMD, RKPD, pengelolaan keuangan, implementasi kebijakan

Abstrak

Studi ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati Indramayu. Analisis difokuskan pada keselarasan antara Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKPD), efektivitas proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi administrasi dan pelaporan keuangan dalam mengoreksi kesalahan klasifikasi belanja, serta kendala yang dihadapi selama implementasi.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen yang melibatkan sepuluh informan kunci dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman.

Temuan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara KUA-PPAS dan RPJMD-RKPD secara umum memadai, meskipun beberapa program pada tahun-tahun awal implementasi belum sepenuhnya selaras. Proses penyusunan APBD secara efektif mendukung program-program prioritas Bupati. Administrasi dan pelaporan keuangan berkontribusi signifikan terhadap koreksi akun pengeluaran yang salah klasifikasi melalui reklasifikasi sistematis. Kendala utamanya meliputi inkonsistensi regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas unit, dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Penguatan integrasi perencanaan-penganggaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan maksimalisasi sistem keuangan berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan implementasi kebijakan.

 

Unduhan

Diterbitkan

2026-03-31

Terbitan

Bagian

Artikel