Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis

Analisis Publicness Theory dalam Revolusi Pelayanan Publik di Surabaya melalui Surabaya Single Window (SSW) Alfa

Nadia Arsanti Putri, Miracle Christian, Fajrina Nuri Zahrah Supriyadi — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Era globalisasi mendorong pemerintah untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet dalam upaya penyediaan layanan publik yang prima. Pemerintah dituntut untuk menciptakan layanan jasa yang mudah diakses, efektif, efisien, dan terpusat. Artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan ditinjau melalui publicness theory atau teori kepublikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur sebagai sumber data sekunder mengenai teori kepublikan dan SSW Alfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SSW Alfa dapat dikatakan sebagai wujud nyata reformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah melalui jaringan pelayanan publik yang lebih modern.

Analisis Implementasi Teori Innovation Government dalam Mengoptimalkan Layanan Publik Partisipatif dan Kolaboratif Melalui SIPRAJA.

Petra Pandjaitan, Nuril Qolbi Huda, Ninggar Irawan — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Dalam artikel ini penulis menganalisa implementasi dari teori innovation Government dalam mengoptimalkan layanan publik yang bersifat partisipatif dan kolaboratif melalui aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). SIPRAJA meupakan sebuah inovasi digital Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Sidoarjo. penelitian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan teori Innovation Government, termasuk dorongan trasnformasi digital, peningkatan partisipasi warga, serta tantangan seperti resistensi birokrasi dan kesenjangan digital. hasil studi menunjukkan bahwa SIPRAJA berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi dan kolaborasi multi-pihak, meskipun masih ada hambatan berupa minimnya literasi digital dan komitmen politik. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sosialisassi, penignaktan akses digital dan penguatan political will untuk memastikan keberlanjutan inovasi.

Analisis Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini menganalisis strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan data bibliometrik. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Google Scholar antara tahun 2013 hingga 2024, penelitian ini mengevaluasi tren kata kunci, metrik sitasi, dan jaringan penulis untuk memahami lanskap akademik terkait strategi antikorupsi. Analisis dilakukan melalui indikator kutipan seperti h-index, g-index, dan kekuatan jaringan kolaborasi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik pencegahan korupsi masih konsisten dibahas, dengan istilah seperti “korupsi,” “pidana,” “pencegahan,” dan “pemberantasan” mendominasi literatur. Studi bibliometrik ini mengungkapkan bahwa meskipun peran masyarakat dan institusi seperti KPK sering disorot, pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti masih sangat dibutuhkan. Penelitian ini berkontribusi dalam pemetaan perkembangan intelektual serta mengidentifikasi celah dalam literatur untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya

Sefty Maharani Devi, Agus Sukristyanto, Muhammad Roisul Basyar — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Sebagai wujud tranformasi responsif gender, pemerintah Kota Surabaya turut dalam proses pembangunan mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunaan di Kota Surabaya, diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan peraturan mengenai pengarusutamaan gender sebagai upaya penyelenggaraan kota responsif gender melalui berbagai program yang dapat memberdayakan perempuan. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perempuan diberdayakan melalui adanya Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya. Hal ini di analisis dengan menggunakan perspektif teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer (1999), yang meliputi tiga dimensi utama: resources (sumber daya), agency (agensi), dan achievements (pencapaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kebijakan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program dan inovasi, seperti program Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal ‘Srikandi’, Musrenbang Perempuan, dan penguatan Kecamatan Responsif Gender (KRG) serta Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Penelitian ini hanya berfokus pada satu program yaitu Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal ‘Srikandi’. Program tersebut merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan kelompok rentan atau single parents dengan tujuan memperkuat konsep motivasi diti dalam lingkungan sosial.

Pada perspektif sumber daya melalui program Sekolah Perempuan Srikandi terlihat pada peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi. Dimensi agensi tergambar dari peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sedangkan dari sisi pencapaian, terdapat dampak positif berupa peningkatan pendapatan, rasa percaya diri, serta kesadaran akan hak-hak perempuan di kalangan peserta program.

Pengaruh Employee Engagement dan Dukungan Fasilitas terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Penyandang Disabilitas Pemerintahan Kota Surabaya

Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee engagement dan dukungan fasilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, mengingat masih rendahnya keterwakilan dan efektivitas kinerja pegawai penyandang disabilitas di birokrasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 103 responden penyandang disabilitas. Data dianalisis melalui regresi linier berganda dengan menggunakan software Jamovi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employee engagement dan dukungan fasilitas berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas kinerja. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,991 menunjukkan bahwa 99,1% variasi efektivitas kinerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Temuan ini memperkuat relevansi teori Herzberg dan teori kualitas jasa (Parasuraman et al.) yang menyatakan bahwa faktor intrinsik dan kondisi lingkungan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan berbasis bukti yang menekankan pada pemberdayaan, pelibatan aktif, dan penyediaan fasilitas kerja yang adaptif bagi pegawai dengan disabilitas, dalam rangka mendorong transformasi menuju birokrasi yang inklusif dan produktif.

Analisis Public Service Motivation Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia

Amanda Balqis, Defira Ambardi, Steven Manuel Siburian, Imas Cempaka Mulia — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Public Service Motivation (PSM) berperan penting terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Generasi Milenial dan Z yang kini mendominasi birokrasi Indonesia. Karakteristik kedua generasi yang idealis dan mengutamakan makna kerja menjadikan motivasi pelayanan publik sebagai dorongan intrinsik yang mampu mengarahkan kinerja ke arah yang lebih produktif dan berorientasi pada pelayanan. Birokrasi yang kaku dan lambat sebagai hambatan paling dominan bagi motivasi kerja ASN Generasi Milenial dan Z. Melalui metode kualitatif berbasis pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini dapat menggambarkan kondisi birokrasi yang dihadapi ASN Generasi Milenial dan Z dan menganalisis konteks tersebut membentuk dinamika pada setiap dimensi PSM, yaitu attraction to politics and policies, commitment to public interest, compassion, dan self sacrifice. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait pengelolaan PSM yang efektif untuk mencapai potensi mereka demi kinerja publik yang lebih unggul dan responsif.

Analisis Komparatif Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

Ima Nur Rosyida, Anggraeny Puspaningtyas, Dida Rahmadanik — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Pembangunan kota berkelanjutan tidak terpisahkan dari pengendalian penggunaan lahan untuk pemukiman dan lingkungan hidup. Pesatnya pertumbuhan kota akan dihadapkan konflik pembangunan yang mengutamakan lahan kota sehingga mengurangi lahan RTH. Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka hijau berupa jalur panjang atau kawasan mengelompok, digunakan untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh alami atau sengaja ditanam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Guna memperoleh data lebih terperinci, maka peneliti melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dilihat dari indikator kota berkelanjutan terdapat perbedaan dalam pengelolaan RTH di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan pengelolaan yang dimaksud yakni Kota Surabaya lebih fokus pada memelihara serta merawat pohon dan tanaman tumbuh setiap hari di RTH Publik. Begitupun Kabupaten Sidoarjo juga melakukan hal serupan namun lebih fokus kepada pengembangan RTH seperti pembangunan fasum perumahan serta revitalisasi taman kota. Lantaran perihal penyediaan RTH, Kabupaten Sidoarjo belum menyediakan sebesesar sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayahnya, setidak-tidaknya 20% RTH Publik serta 10% RTH Privat. Sedangkan Kota Surabaya sudah mampu menyediakan sebesar hampir 22% RTH Publik. Namun, RTH Privat Kota Surabaya belum menyediakan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayahnya

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Satgas PPKS Universitas Airlangga Melalui Implementasi Kebijakan

Amidita Ramasari, Tiara Artika Sari, Fairuz Irsa Insofia — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan kualitas layanan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) melalui implementasi kebijakan di Universitas Airlangga. Menyusul transisi dari Peraturan Menteri Pendidikan No. 30/2021 ke Peraturan No. 55/2024, penelitian ini menganalisis bagaimana perubahan kebijakan ini berdampak pada pemberian layanan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tim Gugus Tugas PPKPT Universitas Airlangga dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP). Peningkatan terlihat pada lima dimensi kualitas layanan: tangible (penyediaan ruang khusus), responsiveness (respon cepat terhadap laporan), assurance (jaminan keamanan korban), reliability (prosedur penanganan yang sistematis), dan empathy (layanan yang berpusat pada korban). Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan terpadu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas layanan dengan menciptakan lingkungan akademik yang aman, dan menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi lainnya yang menerapkan program pencegahan kekerasan. Penelitian ini menambah literatur yang terbatas tentang bagaimana perubahan kebijakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan respon institusi terhadap kekerasan dalam lingkungan akademik.

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kureksari Tahun Anggaran 2024

Shalwa Azkiya, Nabila Azzahra, Oktavia Wafa, Revina Yuninda, Rifda Salsabila — Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kureksari, Kabupaten Sidoarjo, untuk Tahun Anggaran 2024, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar. Fokus analisis meliputi tiga aspek krusial: struktur pendapatan desa, alokasi Dana Desa (ADD), dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan terkait Dana Desa (DD) tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi APBDes 2023-2024 dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Hasil analisis menunjukkan struktur pendapatan Desa Kureksari sangat bergantung pada dana transfer (DD, ADD, BHPR mencapai 96,03% pada Anggaran 2024), sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minimal (1,33%) dan stagnan, menimbulkan isu kemandirian fiskal. Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2024 mengalami penurunan dan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja bidang pemerintahan, sehingga memerlukan subsidi dari sumber lain. Secara formal, penyusunan APBDes telah sesuai regulasi, namun secara substansial, tingginya earmarking Dana Desa (DD) untuk prioritas nasional (kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, stunting) secara signifikan membatasi fleksibilitas desa dalam merespon kebutuhan lokal spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural patuh, pengelolaan keuangan Desa Kureksari menghadapi tantangan ketergantungan fiskal, keterbatasan ADD, dan berkurangnya otonomi belanja akibat earmarking DD, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan unik desa.
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kepatuhan Regulasi, Kemandirian Fiskal