Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPaBis) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Lancang Kuning Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPaBis) mewadahi publikasi hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen-dosen program studi Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis atau peneliti yang bidangnya sesuai dengan scope ilmu administrasi sebagai bentuk manifestasi Tri Darma Perguruan Tinggi. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPaBis) merupakan jurnal elektronik yang dikelola secara profesional dengan menggunakan Open Jurnal System, diterbitkan 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan September Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPaBis) No. ISSN: 2656-6095
Penganggaran Sektor Pendidikan Daerah: Analisis Pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025
Rendahnya penyerapan anggaran di satuan kerja pemerintah daerah masih menjadi persoalan yang belum tuntas diselesaikan di banyak daerah di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perencanaan anggaran, tahapan penyusunan dan pengesahan anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hubungan antara kualitas perencanaan dan tingkat penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran sudah mengikuti alur normatif sesuai regulasi, namun masih terhambat oleh pendekatan inkremental dalam penyusunan usulan, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kompetensi SDM dan belum terpadunya data kinerja. Penyerapan anggaran yang rendah dan menumpuk di akhir tahun terbukti berakar dari kelemahan di tahap perencanaan, bukan semata-mata pada sisi pelaksanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan penganggaran daerah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan bersamaan pada semua tahap siklus anggaran.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Ruang Terbuka Hijau sebagai Sarana Relaksasi Masyarakat Kota Surabaya
Pertumbuhan kota yang pesat menempatkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kebutuhan mendesak bagi kesehatan fisik dan mental warga perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan RTH di Kota Surabaya mampu berfungsi secara nyata sebagai sarana relaksasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun luas RTH Surabaya telah mendekati ambang 20%, pelaksanaannya masih menghadapi tiga kelemahan utama, yaitu absennya standar kualitas fungsional, terbatasnya tenaga ahli teknis, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kuantitas lahan hijau belum cukup tanpa disertai perbaikan mutu dan keterlibatan warga, dan merekomendasikan penguatan standar kualitas RTH berbasis keadilan spasial sebagai langkah prioritas.
Efektivitas Pengawasan Berbasis Akuntabilitas Publik Terhadap Dana Desa (DD) di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan anggaran melalui kerangka akuntabilitas publik pada pengelolaan Dana Desa di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi desa berperan dalam menciptakan tata kelola yang transparan. Sumber data utama diperoleh melalui observasi mendalam terhadap portal resmi Desa Wonoayu serta dokumen publik yang tersedia secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi prosedural telah tercapai melalui publikasi anggaran di media digital, namun efektivitas akuntabilitas substansial masih menghadapi kendala signifikan. Temuan riset mengidentifikasi bahwa penyajian informasi masih bersifat makro dan statis, ruang diskursus publik yang terbatas, serta adanya hambatan sosiologis berupa budaya ewuh pakewuh yang menumpulkan fungsi kontrol masyarakat. Kesimpulannya, pemanfaatan platform digital di Desa Wonoayu saat ini lebih bersifat administratif guna memenuhi regulasi, namun belum optimal dalam mendorong partisipasi pengawasan warga secara aktif dan berdaulat.
Collaborative Governance Penerapan Collaborative Governance Sebagai Strategi Inovasi Pelayanan Publik Digital di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Penelitian ini menganalisis penerapan collaborative governance sebagai strategi inovasi dalam pelayanan publik digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik yang terintegrasi, efisien, dan transparan di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance di MPP Kota Jambi mampu menciptakan sinergi antarinstansi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pelayanan melalui integrasi teknologi seperti sistem antrian digital dan platform pengaduan daring. Namun demikian, masih terdapat tantangan terutama dalam hal koordinasi kelembagaan dan kesiapan infrastruktur digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif, dan berbasis teknologi, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efisien dan responsif.
Analysis of Harkamtibmas Policy Implementation at the Sector Police Level in Indonesia’s Coastal Border Areas
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (Harkamtibmas) merupakan fungsi inti Kepolisian Nasional Indonesia, khususnya di tingkat kepolisian sektor (Polsek) sebagai garda terdepan kepolisian preventif. Namun, efektivitas implementasi Harkamtibmas menghadapi tantangan yang semakin meningkat menyusul pembatasan kewenangan investigasi di tingkat kepolisian sektor, terutama di daerah perbatasan pesisir yang bercirikan kerentanan geografis dan risiko kejahatan transnasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Harkamtibmas di Kepolisian Sektor Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan meneliti faktor-faktor yang membentuk efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala kelembagaan yang dihadapi dalam praktik. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi dan keterlibatan Masyarakat khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya keamanan preventif dan deteksi dini gangguan. Namun, keterbatasan sumber daya, tantangan teritorial, dan kewenangan investigasi yang terbatas secara signifikan menghambat kapasitas dan koordinasi respons, sehingga memengaruhi kepercayaan publik dan kepastian hukum yang dirasakan. Terlepas dari kendala-kendala ini, komitmen dan profesionalisme para pelaksana tetap kuat, memungkinkan mitigasi sebagian dari keterbatasan struktural. Studi ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan dan tata kelola keamanan dengan menunjukkan bagaimana pembatasan kewenangan beroperasi sebagai variabel struktural kritis yang memengaruhi efektivitas kepolisian preventif dalam konteks desentralisasi dan berisiko tinggi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya alokasi sumber daya yang proporsional, pengaturan kewenangan yang adaptif, dan mekanisme koordinasi yang diperkuat untuk meningkatkan implementasi Harkamtibmas di tingkat lokal.
Inovasi Metaverse Dalam Transformasi Pelayanan Publik Di Kota Metropolitan Makassar
Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan visi menjadi kota dunia, akan menerapkan konsep Metaverse dalam pemerintahannya. Ide ini dinilai tepat untuk mempersiapkan dan menyikapi kemajuan teknologi di masa depan. Layanan berbasis metaverse ini rencananya akan berjalan secara virtual dengan teknologi 3D yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara lebih interaktif. Dengan adanya inovasi metaverse ini, diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang Inovasi Metaverse dalam Transformasi Pelayanan Publik di Kota Metropolitan Makassar. Penelitian ini berupaya untuk mencari dan menganalisis serta menemukan tentang bagaimana peran inovasi metaverse dalam transformasi pelayanan public di kota besar, utamanya kota Makassar sebagai kota metropolitan. Tentunya dalam menangani pelayanan public semakin dinamis sehingga membutuhkan inovasi metaverse dengan metode inovatif, transformatif dan kredibel sehingga melahirkan kemudahan dalam pelayanan publik yang cepat serta dapat membantu kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif sehingga pembahasannya analisis deskriptif terhadap permasalahan yang menjadi focus penelitian. Ini mengambil lokasi penelitian adala kota Makassar. Hasil penelitin menunjukkan secara riel sebagai inovasi riel dalam penanganan pelayanan publik semakin dinamis di kota Makassar dengan permasalaan yang cukup bervariasi. Pemerintah Kota Makassar telah mengadopsi berbagai inovasi untuk memudahkan pelayanan publik dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Denga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Mereka telah meluncurkan aplikasi mobile dan situs web resmi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan melacak proses pelayanan secara online. Contohnya, aplikasi mobile "Makassar Smart City" yang memberikan akses mudah ke berbagai informasi dan layanan publik
Implementation Analysis Of Planning And Budgeting Policies In Achieving Performance Targets Of Regional Government Work Units (Skpd) In Cirebon Regency
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam mencapai target kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon. Kajian ini didasarkan pada konsep penganggaran berbasis kinerja dan reformasi manajemen sektor publik, yang menekankan keselarasan antara perencanaan kebijakan, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan. Latar belakang penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasinya, yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, dan Renja) dengan sistem penganggaran (APBD) untuk mendukung kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini mengkaji proses, aktor, dan mekanisme kelembagaan yang memengaruhi efektivitas implementasi perencanaan dan penganggaran. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh indikator kuantitatif yang berasal dari laporan kinerja resmi. Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan di beberapa SKPD di Kabupaten Cirebon, termasuk Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Badan Keuangan Daerah (BKAD), dan Inspektorat. Kerangka analisis mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III, yang mengidentifikasi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai variabel kunci yang memengaruhi hasil kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi belum mencapai sinkronisasi yang optimal antara perencanaan program dan realisasi anggaran. Kendala yang paling signifikan meliputi koordinasi yang lemah antar SKPD, terbatasnya kapasitas teknis dalam menerjemahkan rencana strategis menjadi anggaran operasional, dan komunikasi kebijakan yang tidak konsisten antara pengambil keputusan dan pelaksana. Meskipun demikian, komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara bertahap telah berkontribusi positif terhadap peningkatan implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga penguatan koordinasi antar-lembaga, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tata kelola pemerintahan daerah dengan memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka pemerintahan terdesentralisasi di Indonesia.
Strategi Pemerintah Desa Jubung dalam Mendukung Program SUKA PIKNIK sebagai Upaya Penurunan Stunting
Stunting masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia yang memerlukan perhatian pemerintah hingga tingkat daerah, sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2018. Desa Jubung berupaya menangani stunting melalui dukungan terhadap program SUKA PIKNIK (Sukorambi Siap Pelayanan Integrasi Kesehatan Keliling) yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan Sukorambi, yang berfokus pada pelayanan kesehatan keliling berupa skrining gizi dan deteksi dini kasus stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Desa Jubung dalam mendukung pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan kerangka strategi Geoff Mulgan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi telah diimplementasikan dengan baik, ditunjukkan oleh kejelasan tujuan, dukungan kelembagaan, koordinasi terstruktur, intervensi gizi adaptif, dan evaluasi berkelanjutan. Meskipun menghadapi kendala regenerasi kader muda dan resistensi sebagian kecil masyarakat, strategi ini tetap terimplementasi secara konsisten dalam upaya penurunan stunting.
Implementation Of Regional Financial Management Policy In Supporting The Vision And Mission Of The Regent Of Indramayu
Studi ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati Indramayu. Analisis difokuskan pada keselarasan antara Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKPD), efektivitas proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi administrasi dan pelaporan keuangan dalam mengoreksi kesalahan klasifikasi belanja, serta kendala yang dihadapi selama implementasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen yang melibatkan sepuluh informan kunci dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara KUA-PPAS dan RPJMD-RKPD secara umum memadai, meskipun beberapa program pada tahun-tahun awal implementasi belum sepenuhnya selaras. Proses penyusunan APBD secara efektif mendukung program-program prioritas Bupati. Administrasi dan pelaporan keuangan berkontribusi signifikan terhadap koreksi akun pengeluaran yang salah klasifikasi melalui reklasifikasi sistematis. Kendala utamanya meliputi inkonsistensi regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas unit, dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Penguatan integrasi perencanaan-penganggaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan maksimalisasi sistem keuangan berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan implementasi kebijakan.
Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai)
Pemenuhan gizi seimbang sejak usia sekolah penting untuk mendukung kesehatan, kemampuan belajar, dan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin hak anak atas gizi layak dan meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menganalisis implementasi MBG di SMA Swasta Lancang Kuning Dumai berdasarkan teori George C. Edwards III dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan program MBG berdampak positif terhadap motivasi, kedisiplinan, dan kesejahteraan siswa, namun masih menghadapi kendala seperti komunikasi, pengawasan sarana, variasi menu, dan keterlambatan distribusi. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi, standarisasi prosedur, peningkatan mutu, dan partisipasi aktif sekolah serta siswa agar program lebih efektif dan berkelanjutan.
Makan Bergizi Gratis, Implementasi Kebijakan, George C. Edwards III
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Dumai
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PKH di Kota Dumai dengan fokus pada proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundangan, serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Dumai telah berjalan cukup baik melalui mekanisme penyaluran bantuan non-tunai dan pendampingan sosial yang berperan dalam memastikan pemenuhan kewajiban peserta program. Namun, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah pendamping, validasi data penerima yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi keluarga penerima manfaat dalam kegiatan pemberdayaan seperti Family Development Session (FDS). Permasalahan komunikasi antar pelaksana dan dengan masyarakat juga berdampak pada rendahnya pemahaman penerima manfaat mengenai tujuan program. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pendamping, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi berkelanjutan diperlukan agar PKH dapat mencapai tujuan pemberdayaan dan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kota Dumai.
Pengaruh Employee Engagement dan Dukungan Fasilitas terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Penyandang Disabilitas Pemerintahan Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee engagement dan dukungan fasilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, mengingat masih rendahnya keterwakilan dan efektivitas kinerja pegawai penyandang disabilitas di birokrasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 103 responden penyandang disabilitas. Data dianalisis melalui regresi linier berganda dengan menggunakan software Jamovi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employee engagement dan dukungan fasilitas berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas kinerja. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,991 menunjukkan bahwa 99,1% variasi efektivitas kinerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Temuan ini memperkuat relevansi teori Herzberg dan teori kualitas jasa (Parasuraman et al.) yang menyatakan bahwa faktor intrinsik dan kondisi lingkungan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan berbasis bukti yang menekankan pada pemberdayaan, pelibatan aktif, dan penyediaan fasilitas kerja yang adaptif bagi pegawai dengan disabilitas, dalam rangka mendorong transformasi menuju birokrasi yang inklusif dan produktif.
Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya
Sebagai wujud tranformasi responsif gender, pemerintah Kota Surabaya turut dalam proses pembangunan mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunaan di Kota Surabaya, diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan peraturan mengenai pengarusutamaan gender sebagai upaya penyelenggaraan kota responsif gender melalui berbagai program yang dapat memberdayakan perempuan. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perempuan diberdayakan melalui adanya Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya. Hal ini di analisis dengan menggunakan perspektif teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer (1999), yang meliputi tiga dimensi utama: resources (sumber daya), agency (agensi), dan achievements (pencapaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kebijakan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program dan inovasi, seperti program Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal ‘Srikandi’, Musrenbang Perempuan, dan penguatan Kecamatan Responsif Gender (KRG) serta Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Penelitian ini hanya berfokus pada satu program yaitu Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal ‘Srikandi’. Program tersebut merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan kelompok rentan atau single parents dengan tujuan memperkuat konsep motivasi diti dalam lingkungan sosial. Pada perspektif sumber daya melalui program Sekolah Perempuan Srikandi terlihat pada peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi. Dimensi agensi tergambar dari peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sedangkan dari sisi pencapaian, terdapat dampak positif berupa peningkatan pendapatan, rasa percaya diri, serta kesadaran akan hak-hak perempuan di kalangan peserta program.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Satgas PPKS Universitas Airlangga Melalui Implementasi Kebijakan
Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan kualitas layanan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) melalui implementasi kebijakan di Universitas Airlangga. Menyusul transisi dari Peraturan Menteri Pendidikan No. 30/2021 ke Peraturan No. 55/2024, penelitian ini menganalisis bagaimana perubahan kebijakan ini berdampak pada pemberian layanan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tim Gugus Tugas PPKPT Universitas Airlangga dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP). Peningkatan terlihat pada lima dimensi kualitas layanan: tangible (penyediaan ruang khusus), responsiveness (respon cepat terhadap laporan), assurance (jaminan keamanan korban), reliability (prosedur penanganan yang sistematis), dan empathy (layanan yang berpusat pada korban). Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan terpadu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas layanan dengan menciptakan lingkungan akademik yang aman, dan menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi lainnya yang menerapkan program pencegahan kekerasan. Penelitian ini menambah literatur yang terbatas tentang bagaimana perubahan kebijakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan respon institusi terhadap kekerasan dalam lingkungan akademik.
Analisis Komparatif Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo
Pembangunan kota berkelanjutan tidak terpisahkan dari pengendalian penggunaan lahan untuk pemukiman dan lingkungan hidup. Pesatnya pertumbuhan kota akan dihadapkan konflik pembangunan yang mengutamakan lahan kota sehingga mengurangi lahan RTH. Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka hijau berupa jalur panjang atau kawasan mengelompok, digunakan untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh alami atau sengaja ditanam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Guna memperoleh data lebih terperinci, maka peneliti melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dilihat dari indikator kota berkelanjutan terdapat perbedaan dalam pengelolaan RTH di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan pengelolaan yang dimaksud yakni Kota Surabaya lebih fokus pada memelihara serta merawat pohon dan tanaman tumbuh setiap hari di RTH Publik. Begitupun Kabupaten Sidoarjo juga melakukan hal serupan namun lebih fokus kepada pengembangan RTH seperti pembangunan fasum perumahan serta revitalisasi taman kota. Lantaran perihal penyediaan RTH, Kabupaten Sidoarjo belum menyediakan sebesesar sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayahnya, setidak-tidaknya 20% RTH Publik serta 10% RTH Privat. Sedangkan Kota Surabaya sudah mampu menyediakan sebesar hampir 22% RTH Publik. Namun, RTH Privat Kota Surabaya belum menyediakan sebesar sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayahnya
Analisis Public Service Motivation Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia
Public Service Motivation (PSM) berperan penting terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Generasi Milenial dan Z yang kini mendominasi birokrasi Indonesia. Karakteristik kedua generasi yang idealis dan mengutamakan makna kerja menjadikan motivasi pelayanan publik sebagai dorongan intrinsik yang mampu mengarahkan kinerja ke arah yang lebih produktif dan berorientasi pada pelayanan. Birokrasi yang kaku dan lambat sebagai hambatan paling dominan bagi motivasi kerja ASN Generasi Milenial dan Z. Melalui metode kualitatif berbasis pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini dapat menggambarkan kondisi birokrasi yang dihadapi ASN Generasi Milenial dan Z dan menganalisis konteks tersebut membentuk dinamika pada setiap dimensi PSM, yaitu attraction to politics and policies, commitment to public interest, compassion, dan self sacrifice. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait pengelolaan PSM yang efektif untuk mencapai potensi mereka demi kinerja publik yang lebih unggul dan responsif.
Analisis Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini menganalisis strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan data bibliometrik. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Google Scholar antara tahun 2013 hingga 2024, penelitian ini mengevaluasi tren kata kunci, metrik sitasi, dan jaringan penulis untuk memahami lanskap akademik terkait strategi antikorupsi. Analisis dilakukan melalui indikator kutipan seperti h-index, g-index, dan kekuatan jaringan kolaborasi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik pencegahan korupsi masih konsisten dibahas, dengan istilah seperti “korupsi,” “pidana,” “pencegahan,” dan “pemberantasan” mendominasi literatur. Studi bibliometrik ini mengungkapkan bahwa meskipun peran masyarakat dan institusi seperti KPK sering disorot, pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti masih sangat dibutuhkan. Penelitian ini berkontribusi dalam pemetaan perkembangan intelektual serta mengidentifikasi celah dalam literatur untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kureksari Tahun Anggaran 2024
Penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kureksari, Kabupaten Sidoarjo, untuk Tahun Anggaran 2024, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih besar. Fokus analisis meliputi tiga aspek krusial: struktur pendapatan desa, alokasi Dana Desa (ADD), dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan terkait Dana Desa (DD) tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi APBDes 2023-2024 dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Hasil analisis menunjukkan struktur pendapatan Desa Kureksari sangat bergantung pada dana transfer (DD, ADD, BHPR mencapai 96,03% pada Anggaran 2024), sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minimal (1,33%) dan stagnan, menimbulkan isu kemandirian fiskal. Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2024 mengalami penurunan dan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja bidang pemerintahan, sehingga memerlukan subsidi dari sumber lain. Secara formal, penyusunan APBDes telah sesuai regulasi, namun secara substansial, tingginya earmarking Dana Desa (DD) untuk prioritas nasional (kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, stunting) secara signifikan membatasi fleksibilitas desa dalam merespon kebutuhan lokal spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural patuh, pengelolaan keuangan Desa Kureksari menghadapi tantangan ketergantungan fiskal, keterbatasan ADD, dan berkurangnya otonomi belanja akibat earmarking DD, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan unik desa. Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kepatuhan Regulasi, Kemandirian Fiskal
Analisis Implementasi Teori Innovation Government dalam Mengoptimalkan Layanan Publik Partisipatif dan Kolaboratif Melalui SIPRAJA.
Dalam artikel ini penulis menganalisa implementasi dari teori innovation Government dalam mengoptimalkan layanan publik yang bersifat partisipatif dan kolaboratif melalui aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). SIPRAJA meupakan sebuah inovasi digital Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Sidoarjo. penelitian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan teori Innovation Government, termasuk dorongan trasnformasi digital, peningkatan partisipasi warga, serta tantangan seperti resistensi birokrasi dan kesenjangan digital. hasil studi menunjukkan bahwa SIPRAJA berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi dan kolaborasi multi-pihak, meskipun masih ada hambatan berupa minimnya literasi digital dan komitmen politik. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sosialisassi, penignaktan akses digital dan penguatan political will untuk memastikan keberlanjutan inovasi.
Analisis Publicness Theory dalam Revolusi Pelayanan Publik di Surabaya melalui Surabaya Single Window (SSW) Alfa
Era globalisasi mendorong pemerintah untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet dalam upaya penyediaan layanan publik yang prima. Pemerintah dituntut untuk menciptakan layanan jasa yang mudah diakses, efektif, efisien, dan terpusat. Artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan ditinjau melalui publicness theory atau teori kepublikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur sebagai sumber data sekunder mengenai teori kepublikan dan SSW Alfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SSW Alfa dapat dikatakan sebagai wujud nyata reformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah melalui jaringan pelayanan publik yang lebih modern.
Model Callaborative Governance Untuk Perencanaan Desa Berkelanjutan Kabupaten Kampar
Perencanaan desa berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional diIndonesia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan komunitas pedesaan yang tangguh, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kajian ini bertujuan menghasilkan model tatakelola kollaborasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan perencanaan desa berkelanjutan. Model dirancang untuk memfasilitasi perencanaan desa berkelanjutan melalui pendekatan kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Kolaborasi dalam perencanaan desa bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan melalui pendekatan kolaboratif desa dapat mengoptimalkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan pembangunan dengan lebih efektif. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan membangun sinergi dalam proses perencanaan desa.
Analisis Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Fenomena penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian global hingga 427 miliar USD per tahun dan nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku pada beberapa perusahaan sektor kimia menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan 10 perusahaan selama 4 tahun, menganalisis 40 laporan keuangan. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) berdasarkan hasil Uji Chow (Probabiliti 0.8069>0.05) dan Uji Hausman (Probabiliti 0.5156>0.05). Hasil penelitian menunjukkan Leverage berpengaruh positif signifikan (0.0000≤0.05), Firm Size dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif signifikan (0.0000≤0.05 dan 0.0366≤0.05), sedangkan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh signifikan (0.4299≥0.05). Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan dengan koefisien determinasi 99,20%. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya karakteristik perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan diharapkan mengevaluasi perencanaan pajak untuk menghasilkan manajemen pajak yang optimal, sementara peneliti selanjutnya dapat meneliti sektor lain untuk hasil yang lebih maksimal.
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subindustri Produksi Batubara
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub industri pertambangan coal production yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan pertambangan batu bara yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka penentuan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 34 perusahaan. Analisis data menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai profitabilitas perusahaan adalah sebesar 0,024111, kemudian rata-rata nilai leverage perusahaan yaitu sebesar 0,0461943, untuk rata-rata nilai pertumbuhan penjualan perusahaan sebesar 0,2115858, dan sebanyak 98 laporan keuangan terindikasi melakukan penghindaran pajak (CETR < 25%). Selanjutnya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai R-Square 0,0837 (8,37%). Adapun sisanya sebesar 91,63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti: ukuran perusahaan, corporate social responsibility, capital intensity, audit quality, dll.
Profitabilitas Leverage Pertumbuhan Penjualan Penghindaran Pajak
Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus Di Desa Wisata Argo Wijil Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Wisata Argo Wijil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan peluang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sumber daya, koordinasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan komunikasi, optimalisasi sumber daya, serta penguatan struktur organisasi demi mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Kepariwisataan Pemberdayaan Masyrakat Kebelanjutan pariwisata
Implementasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Di Kalurahan Piyaman, Wonosari, Gunungkidul
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Desa PRIMA dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kalurahan Piyaman. Selain itu untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kalurahan Piyaman dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan melalui purposive sampling. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder lalu uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Sedangkan untuk analisis data melalui tiga (3) tahapan menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan implementasi program Desa PRIMA belum dilaksanakan secara optimal menjadikan dampaknya pada upaya pemberdayaan perempuan juga belum optimal. Terdapat faktor pendukung mencakup adanya fasilitas dan simpan pinjam, sedangkan faktor penghambat adalah motivasi anggota rendah, ketidakmampuan melaksanakan pemasaran online, dan keterbatasan anggaran.
Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Brand Loyalty Di Kalangan Milenial Dan Gen Z
The development of information and communication technology has brought major changes in various aspects of life, including in the way brands communicate with consumers. One significant change is the emergence of social media as a platform that connects brands with consumers directly. Social media such as Instagram, TikTok, Twitter, and YouTube are not only communication tools but also strategic media for building close relationships between brands and consumers. This is especially relevant in reaching the millennial generation and Gen Z, who are known as digital natives because of their habits of being attached to the digital world (Smith, 2020). In this context, social media is not only a promotional tool but also a medium for building sustainable relationships, which ultimately can increase brand loyalty. However, while social media offers great opportunities, there are challenges that brands must overcome, such as how to create consistent and relevant content and maintain authentic interactions amidst increasing competition. Therefore, this research aims to explore the role of social media in increasing brand loyalty among millennials and Gen Z by highlighting strategic aspects such as engagement, creative content, and user experience.
Meningkatkan Daya Saing UMKM Dumai Melalui Pemasaran Online
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Dumai melalui pemasaran online. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses internet yang semakin mudah, pemasaran online menjadi alat yang sangat potensial untuk memperluas jangkauan pasar UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menganalisis beberapa UMKM di Dumai yang sudah memanfaatkan pemasaran online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran online dapat meningkatkan visibilitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan UMKM di Dumai.
Isu-Isu Kontemporer dan Strategi Pemasaran di SMKN 1 Kuripan dalam Menghadapi Era Digitalisasi
Artikel ini membahas isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh SMKN 1 Kuripan, khususnya dalam konteks persaingan pendidikan kejuruan dan strategi pemasaran berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tantangan modern seperti digitalisasi, perubahan kebutuhan pasar kerja, dan promosi produk siswa. Temuan menunjukkan bahwa pengintegrasian media digital, pelatihan keterampilan pemasaran, dan kolaborasi dengan UMKM lokal menjadi kunci keberhasilan strategi pemasaran di SMKN 1 Kuripan. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi promosi tetapi juga menjadi jembatan bagi siswa untuk memahami praktik pemasaran modern. Artikel ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada penggunaan media sosial, pelatihan lanjutan, dan pelibatan siswa dalam proses pemasaran sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan untuk mempersiapkan pendidikan kejuruan menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analysis of the Influence of Capital Structure and Work Effectiveness Employees on Bumdes Financial Performance
This research aims to determine the influence of capital structure and employee work effectiveness on the financial performance of BUMDES. The sample in this study consisted of 20 respondents. The data collection technique used an 18-item questionnaire. The questionnaire was declared reliable with 0.714 for the capital structure variable, 0.516 for the employee work effectiveness variable and 0.544 for the BUMDES financial performance variable. The data that was collected was analyzed using descriptive and inferential statistics. The data analysis technique used is the multiple linear regression test, R determination and to test the hypothesis the t test is used. This test is carried out to measure the influence partially, while to measure the influence simultaneously the F test is used. The results of the study show that the employee work effectiveness variable (X2 ) has a positive and significant effect on the financial performance of BUMDES (Y). In the F test, the value Fcount = 8.957 is obtained, then a comparison is made between Fcount = 8.957 > Ftable = 3.59 with a significance value of 0.000 < 0.05, which means the hypothesis is accepted. So it can be concluded that the capital structure variables (X1) and employee work effectiveness (X2) have a positive and significant effect on the financial performance of BUMDES (Y). Based on the processing results, the R Square figure is 81.30 or 81.30%. These results indicate that the percentage contribution of the influence of independent variables, namely capital structure and employee work effectiveness on BUMDES financial performance is 18.70%. Meanwhile, the remaining 0.187 or 18.70% is influenced by other variables not studied in this research.
Analisis Strategi Pengembangan Usaha Bolu Kemojo Usaha Bunda Pelintung
Bolu Kemojo merupakan salah satu makanan tradisional khas Provinsi Riau yang masih bertahan di tengah perubahan selera masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan usaha Bolu Kemojo yang dilakukan oleh Usaha Bunda Pelintung, yang berlokasi di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi usaha ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar dan inovasi produk merupakan langkah tepat untuk meningkatkan daya saing usaha di tengah kompetisi yang semakin ketat.