ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA (AK-1) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI

  • Aprilia hasanah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai
  • Latip Latip Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai
Keywords: pelayanan publik

Abstract

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, masih ditemukan gejala-gejala masalah, yaitu Masih ditemukannya pemberian pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan Masih kurang terlaksananya jaminan kepastian waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditetapan. Teori yang digunakan menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2017:7), bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik, sebagai berikut: (a) Reliability, (b) Tangibels, (c) Responsiveness, (d) Assurance dan (e) Empathy. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta masyarakat sebanyak 89 orang. Teknik pengambilan Sampel untuk pegawai menggunakan teknik Purposive sampling dan masyarakat menggunakan teknik insidental sampling. Jenis Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan pengukuran rating scale.Hasil penelitian Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup baik. Kenyataan ini terlihat dari 89 responden diperoleh skor 2.565 (64,04%) dengan rentang skor 1.336-2.670. Adapun faktor pendukung Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai adalah: Terdapatnya kemampuan pegawai pada saat berkomunikasi dalam memberikan pelayanan dan Terdapatnya jaminan legalitas hasil produk pelayanan secara administratif Sedangkan faktor penghambat adalah: Masih kurangnya pegawai yang memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan Masih kurangnya pegawai dalam pemberian pelayanan dengan cepat

References

Barata, Atep Adya, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Efek Media Komputindo, Jakarta, 2003.
Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan, Rinaka Cipta, Jakarta, 2003
Budiono, Bambang, Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, PSS Unpad, Bandung, 2009 .
Laksana, Fajar, Manajemen Pemasaran, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media, Yogyakarta, 2018.
Ibrahim, Amin, Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasi, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Inu, Kencana, dkk, Ilmu Administrasi Publik, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999
Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2015.
Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
Napitupulu, Paimin, Pelayanan Publik dan Customer Satisfication, PT Alumni, Bandung, 2007.
Pasolong, Harbani, Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2016
Poltak, Lijan. Reformasi Pelayanan Publik, Alfabeta, Makasar, 2007
Sinambela, Lijen Poltak, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2018
Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Refika Aditama, Bandung, 2012.
Syafi’i, Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
Thoha, Manajemen Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
Wasistiono, Pelayanan Umum, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kota Dumai.
Published
2021-08-08
How to Cite
hasanah, A., & Latip, L. (2021). ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA (AK-1) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 3(2), 20-29. Retrieved from https://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/72