Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi

  • M. Tri Yogi Apriansya Riau University

Abstract

Tugas penting suatu negara adalah memberikan pelayanan dan mensejahterakan rakyat. Birokrasi adalah aktor dan perpanjangtangan negara dalam menjalankan dan mencapai tujuan negara. Namun, dalam praktik nya sering kali terjadi penyimpangan oleh aparat birokrasi sebagai pemberi layanan. Salah satu penyimpangan tersebut adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan ketidakjujuran yang merugikan negara dan tentunya merugikan masyarakat Aparat birokrasi yang ideal adalah yang memegang teguh etika sebagai acuan  dan pegangan dalam bertindak. Etika administrasi publik dan korupsi sendiri memiliki hubungan kuat dimana korupsi dilakukan oleh administrator. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai korupsi birokrasi, teori-teori yang ada di dalamnya, hubungan korupsi dan etika administrasi publik, serta strategi pencegahannya berdasarkan model. Metode kualitatif merupakan metode penelitian dan menggunakan teknik studi literatur dengan sumber yang faktual dan terpercaya. Penelitian ini tidak pernah penulis publikasikan dimanapun dan dalam bentuk apa pun.

References

[1] Aksa, A. H. (2010). Etika administrasi publik; peranannya dalam mewujudkan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 1(2), 127–132.

[2] Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 323.

[3] Arsyad, J. H. (2013). KORUPSI dalam Perspektif (Hukum Administrasi Negara) HAN. In Sinar Grafika. Sinar Grafika.

[4] Deni, S. (2020). Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik. In Gramasurya. GRAMASURYA.

[5] Holilah. (2013). Jurnal ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Holilah. Review Politik, 03(02), 232–255.

[6] Mufty, A. M. (2021). PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBER- ANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONGKONG) DA- LAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Universitas Pancasakti Tegal.

[7] Mulyawan, R. (2016). BIROKRASI dan PELAYANAN PUBLIK. UNPAD PRESS.

[8] Prasetyo, T. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Ham. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 19–26. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26

[9] Raga, Y., Wadu, J. J., & ... (2020). Identifikasi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. … Administrasi Publik, 16(2), 15–31. http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JAP/article/view/540

[10] Sinaga, E. J. (2019). Aktualisasi Tata Nilai ‘PASTI’ dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 31. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.31-50

[11] Widiastuti, I. (2018). Korupsi Birokrasi (Studi Kasus Gayus Tambunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Jurnal Ilmiah WIDYA, 5(1), 1–8.

[12] Yusuf, M. (2014). METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. KENCANA.
Published
2021-08-05
How to Cite
Apriansya, M. T. Y. (2021). Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 3(2), 1-7. Retrieved from http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/64